 |
| Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, yang jebol, hari ini, Jumat (18/1/2013). Akibat jebolnya tanggul tersebut air tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu perjalan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam. |
"Yang bisa kami lakukan bersurat ke BPPT agar hujan didorong tidak di tanggal itu. Karena dikhawatirkan hujan bersamaan dengan air pasang. Hal itulah yang dihindari," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/1/2013).
Pihak Pemprov DKI juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencari antisipasi lainnya. Jokowi mengaku, tidak akan hanya mempersiapkan satu skenario melainkan beberapa skenario untuk mengatasi banjir rob tersebut. "Kalau dari sisi penanggulangan bencana, kita akan adakan briefing lagi untuk betul-betul siap menghadapi banjir. Ada skenario satu hingga tiga. Akan kita pakai juga skenario untuk menghadapi situasi diluar perhitungan kita, seperti jebolnya tanggul Laturharhary yang memang diluar ekspektasi dan skenario kita," jelasnya.
Sebanyak enam pompa mobile milik Dinas Pekerjaan Umum DKI yang juga telah disiapkan dan Pemprov DKI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyiagakan enam pompa mobile. Menurut Jokowi, kekuatan 10 pompa air tersebut tidak cukup untuk membuang atau menyedot air.
"Makanya ketika ketemu dengan Presiden, kita minta supaya pembangunan pompa yang di Marina, Pluit serta tengah barat dan timur dipercepat. Kalau kita mau beli bisa saja beli. Tapi kan perlu pondasi, perlu infrastruktur dan akan memakan waktu sampai 4 bulan," kata Jokowi.
Ia juga menilai, untuk memperkuat bendungan agar tidak jebol, diperlukan waktu yang tidak singkat. Sehingga Jokowi memilih untuk melakukan rekayasa hujan melalui bantuan BBPT.
"Memperkuat tanggul dalam satu dua hari ini memang tidak memungkinkan. Jadi kita pilih rekayasa cuaca untuk menghadapi bencana," katanya.
Seperti diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa pada 24-26 Januari mendatang akan menjadi puncak air pasang yakni mencapai 1 meter. Padahal saat ini kawasan Pluit, Jakarta Selatan masih terendam banjir, karena diterjang rob dan limpahan air dari Waduk Pluit. JAKARTA, KOMPAS.com - Menghadapi perkiraan puncak air pasang laut pada 24-26 Januari mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan rekayasa hujan. Rekayasa tersebut dilakukan agar hujan tidak turun saat yang bersamaan dengan terjadinya rob.
"Yang bisa kami lakukan bersurat ke BPPT agar hujan didorong tidak di tanggal itu. Karena dikhawatirkan hujan bersamaan dengan air pasang. Hal itulah yang dihindari," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota Jakarta, Selasa (22/1/2013).
Pihak Pemprov DKI juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencari antisipasi lainnya. Jokowi mengaku, tidak akan hanya mempersiapkan satu skenario melainkan beberapa skenario untuk mengatasi banjir rob tersebut. "Kalau dari sisi penanggulangan bencana, kita akan adakan briefing lagi untuk betul-betul siap menghadapi banjir. Ada skenario satu hingga tiga. Akan kita pakai juga skenario untuk menghadapi situasi diluar perhitungan kita, seperti jebolnya tanggul Laturharhary yang memang diluar ekspektasi dan skenario kita," jelasnya.
Sebanyak enam pompa mobile milik Dinas Pekerjaan Umum DKI yang juga telah disiapkan dan Pemprov DKI juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menyiagakan enam pompa mobile. Menurut Jokowi, kekuatan 10 pompa air tersebut tidak cukup untuk membuang atau menyedot air.
"Makanya ketika ketemu dengan Presiden, kita minta supaya pembangunan pompa yang di Marina, Pluit serta tengah barat dan timur dipercepat. Kalau kita mau beli bisa saja beli. Tapi kan perlu pondasi, perlu infrastruktur dan akan memakan waktu sampai 4 bulan," kata Jokowi.
Ia juga menilai, untuk memperkuat bendungan agar tidak jebol, diperlukan waktu yang tidak singkat. Sehingga Jokowi memilih untuk melakukan rekayasa hujan melalui bantuan BBPT.
"Memperkuat tanggul dalam satu dua hari ini memang tidak memungkinkan. Jadi kita pilih rekayasa cuaca untuk menghadapi bencana," katanya.
Seperti diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa pada 24-26 Januari mendatang akan menjadi puncak air pasang yakni mencapai 1 meter. Padahal saat ini kawasan Pluit, Jakarta Selatan masih terendam banjir, karena diterjang rob dan limpahan air dari Waduk Pluit.
Disadur dari : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/22/20394755/Atasi.Banjir.Jokowi.Gandeng.BPPT.untuk.Rekayasa.Hujan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Banjir Rendam Jakarta
Jakarta sedang dalam darurat banjir. Pasca banjir, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cepat atas fasilitas-fasilitas yang rusak. Hal tersebut memang tepat dalam konteks jangka pendek. Namun lebih tepat lagi jika Pemda DKI, juga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memikirkan secara jangka panjang bagaimana mencegah banjir yang selalu terjadi. Untuk itu perlu dipikirkan solusi penanganan banjir dengan memperhatikan semangat Reforma Agraria sesuai UUPA 1960. Perlu diketahui UUPA 1960 tidak hanya mengamanatkan redistribusi tanah demi keadilan rakyat, tapi juga membicarakan tentang tata guna tanah. UUPA mencantumkan tantang tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria. Pasal 15 berbunyi: “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Sedangkan Pasal 6 menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal ini dapat ditafsirkan kehilangan kesuburan maupun hilangnya fungsi tanah dapat mengganggu aspek sosial masyarakat akibat aktifitas terhadap tanah tersebut. Jadi kalau kita sepakat bahwa banjir terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap penggunaan pemanfaatan tanah, maka, dalam segala pembangunan atau penentuan kebijakan ke depannya, mulai saat ini reforma agraria dan UUPA 1960 harus segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.....maaf bukan menggurui...sekedar berwacana saja...
BalasHapus